Kondisi dan Metode Analisa Politik di Indonesia

Kondisi dan Metode Analisa Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara besar yang menganut paham demokrasi konstitusional. Berselang jatuhnya masa orde baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan konstitusional. Perubahan ini dilakukan guna melemahkan kekuasaan eksekutif sehingga sistem kediktatoran tidak lagi muncul. Menurut analisa politik yang terjadi di Indonesia, negara kita ini ditandai oleh kedaulatan rakyat dalam pemilihan presiden dan parlemen setiap lima tahun. Setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto, pemilu yang berlangsung di tanah air telah dianggap adil, bebas dan jujur.

Meskipun demikian, negara tercinta kita ini masih belum bebas dari korupsi, nepotisme, kolusi dan politik uang. Pihak-pihak tertentu dapat mengandalkan uang untuk meraih posisi yang diinginkan. Politik uang masih ditemukan saat ini meskipun tidak sejelas pada masa orde baru. Kondisi ini dianggap sebagai perubahan demokrasi Indonesia. Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang masih muda sehingga masing menderita “sakit” selama masa pertumbuhannya. Politik yang terjadi di Indonesia sangat diperhatikan oleh mereka yang memiliki rencana untuk melakukan investasi di tanah air.

Metode Analisa Politik Indonesia

Kondisi dan Metode Analisa Politik di Indonesia

Selama menjadi negara demokrasi, Indonesia menjalani dinamika politik yang bersifat strategis yakni kasus bank Century, terorisme, kriminalisasi KPK  dan pertarungan yang dilakukan oleh lembaga tinggi. Dinamika yang terjadi di tanah air ini tentunya mendapatkan respon dari masyarakat. Mereka tidak hanya akan memberikan dukungan tetapi juga tuntutan jika dinamika politik tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Respon yang diberikan oleh masyarakat dapat berupa tulisan, gerakan dan lisan.

Respon secara lisan dapat kita lihat melalui ucapan para pengamat politik yang diundang oleh acara televisi untuk memberikan analisa politiknya. Respon tulisan kita dapat temui melalui analisa pengamat politik yang tertuang pada media massa dan internet. Koalisi ekstraparlementer melakukan gerakan yang bersifat tuntutan. Gerakan tersebut dapat berupa kaukus aktor atau demontrasi. Respon dinamika politik yang cepat melahirkan analisa politik setiap harinya di televisi, surat kabar dan internet. Analisa yang disampaikan ada yang bermutu dan ada pula yang tidak bermutu. Hal ini tentunya dapat terjadi berdasarkan sisi mana yang akan kita lihat.

Analisa yang bermutu memuat data, fakta dan berdasarkan dengan proses standar ilmiah. Standar ilmiah harus rasional sehingga melahirkan analisa yang bermutu. Dalam memberikan analisanya, pengamat politik menggunakan beberapa metode. Pengamat menganalisa politik dengan menggunakan metode di bawah ini:

  • Analisa komparatif

Metode ini membandingkan dinamika politik yang terjadi di daerah dengan dinamika politik yang terjadi di daerah atau negara lainnya. Melalui metode ini, pengamat politik akan menemukan kondisi ideal yang aplikatif.

  • Analisa hukum

Metode analisa hukum menggunakan aturan undang-udang dalam menganalisa politik di dalam negeri. Metode ini tentunya sangat bermanfaat pada saat dinamika politik dengan sistem aturan terjadi. Analisa ini bersifat normatif dan berjalan sesuai dengan ketetapan hukum.

  • Analisa aktor

Analisa ini menganalisa para aktor politik yang berhubungan dengan dinamika politik. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui fakta tindakan politik yang terjadi.

  • Analisa sejarah

Metode ini menggunakan konsep sejarah dinamika politik. Pengamat yang menggunakan metode ini dapat melihat dinamika politik dengan lebih jelas.

  • Analisa konspirasi

Struktur Politik Indonesia

Analisa Politik di Indonesia

Menjadi negara sekuler, Indonesia tidak perlu memanfaatkan ajaran agama tertentu dalam melakukan kebijakan politiknya. Namun demikian, agama ternyata memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan warga Indonesia. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pemeluk agama Islam yang besar. Karena itulah, agama Islam memiliki peranan dalam mengambil keputusan politik dan dalam melakukan analisa politik di Indonesia.

Pemeluk agama Islam mendominasi di pulau Jawa dan politik nasional di pulau ini berorientasi terhadap ajaran agama Islam. Presiden yang memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Ditambah dengan undang-undang yang menyebutkan bahwa presiden harus beragama Islam menjadi peneguh dari politik yang berorientasi akan Islam. Sistem politik di Indonesia terbagi menjadi tiga lembaga penting, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Lembaga eksekutif Indonesia meliputi presiden, wakil presiden beserta dengan kabinetnya. Presiden dan wakilnya dipilih ketika pemilu oleh masyarakat Indonesia. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga legislatif Indonesia. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengubah dan menyusun undang-undang dan memberhentikan dan melantik presiden. Yang menjadi lembaga yudikatif Indonesia adalah MA atau Mahkamah Agung. MA menjadi sistem peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Dalam tugasnya, MA dapat menangani permasalah yang terjadi pada peradilan yang rendah. Komisi yudisi bertugas dalam melakukan pengawasan jabatan, perilaku dan martabat para hakim. Ada beberapa kasus yang menyebutkan bahwa lembaga peradilan yang ada di tanah air tidak bebas terhadap korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *